Category archive

Pemerintahan

Kades Alata Karya Manfaatkan Dana Desa Bangun Paving Blok

Pemerintahan

Sesuai dengan program Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan dana anggaran Desa yang lebih memprioritaskan kepada pelayanan publik secara merata dan untuk kebutuhan masyarakat Desa Alata karya.

Kades Sofyan Mahmud saat di temui di lokasi pengerjaan jalan tersebut menjelaskan bahwa pengadaan dan pengerjaan Paving Block ini sangat penting sekali mengingat ini sebagai akses jalan tani menuju area persawahan dan perkebunan.
Selasa (30/03/2021)

Pembangunan Paving Block ini bersumber dari APBN/Dana Desa dengan anggaran Rp. 108.460.000,- dengan panjang jalan Paving Block 146 meter.
Tahap demi tahap anggaran perbaikan infrastruktur Desa Alata Karya mulai direalisasikan di tahun 2021 ini, dan tidak hanya itu ada beberapa infrastruktur lainya yang akan segera di bangun khusus masyarakat Desa Alata Karya.

“Dana Desa Alata Karya dengan angka Rp. 795.454000,- ini terbagi beberapa tahap, dan untuk pelaksanaanya terbagi beberapa tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap, 3.
Alhamdulillah untuk Desa Alata Karya dengan angka anggaran yang di prioritaskan Rp. 795.454000,- di tahap 1 dengan angka 40% ini lebih kurang Rp. 318.181.600,- dan ini lebih kurang dengan 6 program yaitu yang pertama program BLT. Ini 5 bulan lebih kurang Rp. 148.500.000,- dan program ke 2 adalah jalan Paving Block dengan angka Rp.108.460.000,- sedangkan untuk program ke 3 yaitu insentif kader Rp. 10.000.000,- Rumah sehat Rp. 40.000.000,- dan yang terakhir untuk penanganan Covid-19 dengan angka Rp. 11.221.600,- . jelas Sofyan.

Sofyan sangat bersyukur dengan terealisasi anggaran program Desa di tahun ini tentunya untuk lebih di utamakan pada pembiayaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa dalam hal memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa khususnya Desa Alata Karya itu sendiri.

“Sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, ini hasil daripada musyawarah tingkat Dusun yang menjadi prioritas tingkat Desa dan Alhamdulillah terdanai. Dan itu pula menjadi kebutuhan masyarakat dan petani yang ada di Dusun Alata 2.” imbuh Sofyan.

Menyinggung tentang insentif Kader kesehatan, Pemerintah Desa sudah menyiapkan anggaran dengan angka Rp. 10.000.000,- sebab menurut Sofyan mereka para Kader kesehatan ini adalah penyongga kesehatan yang ada di Desa Alata Karya.

Sedangkan angka anggaran untuk penanganan Covid-19
yang telah disebutkan masih menunggu juknis dari tingkat PemDes maupun tingkat keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Sofyan sangat berharap bahwa dengan beberapa program yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan, dan dipelihara dengan sebaik mungkin demi kelancaran aktifitas para petani khususnya yang ada di Desa Alata Karya.
(RLs)

Ini Pesan Kejati Gorontalo di Program Bitmakum Masuk Desa

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM-Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo kali ini menyasar sosialisasi ke aparat pemerintahan Desa, dengan output adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Kepala Seksie Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Kasad SH mengungkapkan bahwa kegiatan Binmatkum intens dilaksanakan oleh para jaksa di masyarakat, dimana kegiatannya kali ini dilaksanakan diwilayah Kecamatan Telaga Biru Selasa (30/3/2021).

” Allhamdulillah kegiatannya mendapat respon positif oleh para Kepala Desa dan aparatnya yang ikut pada kegiatan Bitmakum yang kita ketahui bersama program dari Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.” kata Kasad.

Kepala Desa maupun aparatnya dalam kegiatan ini mendapat informasi terkait tupoksi kejaksaan maupun bagaimana mereka dapat mengelola Dana Desa dengan baik dan efektif” kata Kasad SH.

Kasad SH juga menambahkan para kepala Desa selaku pemangku kebijakan dalam pengunaan dana Desa ini diberi ruang dapat mengkonsultasikan kegiatan-kegiatan program terkait dengan pengelolaan dana APBN mereka.

” Kita berharap kedepan bahwa pengelolaan Dana Desa ini memiliki asas manfaat dan berdampak besar ke rakyat” tukasnya. (Yusuf)

98 Warga Molingkapoto Kwandang Terima BLT

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM- Sebanyak 98 warga Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang menerima Bantuan Langsung Tunai yang di gelar aula Kantor Desa setempat Rabu (24/03/20201)
. Penerimaan BLT dalam rangka membantu warga miskin di massa pandemi
covid-19.

Kepala Desa Molingkapoto Ardon Paneo mengungkapkan sebelum pelaksanaan pemberian BLT, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadapan masyarakat penyampaian laporan realisasi anggaran tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) dari Pemerintah Desa ke mitra kerja pemerintah Desa kepada ke BPD.

Ardon Paneo, menjelaskan penyampaian realisasi dihadapan masyarakat merupakan bagian perintah undang-undang tentang Desa.

“Dan ini merupakan amanat undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga ada aturan-aturan lain yang mengatur bahwa Kepala Desa itu wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada dua pihak yang pertama, pada mitra kerja berupa LKPPD, dari Pemerintah Desa ke mitra kerja yakni ke BPD.” kata Ardon

Dimana menurutnya Kepala Desa itu wajib melaporkan atau membuat laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati lewat Camat.

Itu minimal bulan ke 3 tahun berikutnya.
Misalnya tahun ini kan 2021kita harus membuat laporan penyelenggaran pemerintah di tahun 2020 itu, batas waktunya per 31 Maret.

Pihaknya merasa bersyukur karena di tahun ini bertepatan pada saat penyaluran tanggal 24 Maret sudah menyerahkan kepada mitra kerja Pemerintah Desa yakni BPD.

Sebelumnya dari Pemerintah Desa Molingkapoto sudah meyerahkan laporannya sebagai rancangan dan di serahkan ke mitra kerja yakni BPD lewat sekretariat BPD untuk dipelajari oleh BPD itu sendiri. Sehingganya dalam laporan paripurna BPD tidak ada lagi masalah yang ribet setelah memahami dari hasil laporan sebut.

Ardon juga menambahkan, bahwa dalam hal penyaluran bantuan tersebut dirinya selalu menghadirkan Babinsa, Babinkamtibmas, dan Camat.

“Untuk itu saya berpesan kepada warga penerima bantuan, kiranya BLT ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin, dalam hal kebutuhan yang bermanfaat di rumah.” tutup Ardon. (ldr)

Kehadiran MUI Untuk Pencerahan Umat Dan Mitra Pemerintah

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM- Walikota Gorontalo Marten Taha mengatakan kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gorontalo merupakan mitra pemerintah dalam pemberian petuah, nasehat dan fatwa yang bisa mencerahkan umat islam di Nusantara.

” Nasehat dan Fatwa MUI tentunya menjadi pedoman bagi kami selaku Pemerintah sebagai pemangku kebijakan pembinaan terhadap masyarakat khususnya bidang keagamaan di Kota Gorontalo,” ungkap Walikota Gorontalo, Marten Taha saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus MUI Kota Gorontalo masa khidmat 2021-2026, Sabtu (13/03/2021).

Lebih lanjut Walikota dua priode ini menjelaskan kehadiran MUI diharapkan dapat memperkuat sendi-sendi etika dan moral ditengah perkembangan zaman distrupsi teknologi saat ini khususnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat

Marten menambahkan dengan kepengurusan MUI Kota Gorontalo masa khidmat 2021-2026 dibawah kepemimpinan Drs. KH. Abdul Muin Mooduto, agar segera bekerja dan berperan aktif serta memberikan kontribusi dan bersama-sama Organisasi Islam lainnya serta Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat terutama umat Islam di kota gorontalo.

“Selamat atas kepengurusan yang baru dan selamat bekerja bagi MUI Kota Gorontalo, karena visi dan misi pemerintah kota Gorontalo salah satu poin penting kami adalah mewujudkan masyarakat kota Gorontalo yang religius. Petuah, nasehat serta Fatwa MUI sangat penting bagi kami selaku pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan terutama di bidang keagamaan serta memperkokoh sendi, etika dan moral warga kota Gorontalo semakin baik,” tutup Marten (Yusuf)

GORONTALO Tolak Impor Beras

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM- Gubernur Provinsi Gorontalo Ruslie Habibie optimis beras di petani lokal kita masih baik dan belum membutuhkan beras impor masuk Gorontalo.Bahkan kata Gubernur dua priode ini stok beras di tingkat petani surplus dan dapat diserap oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ( Perum Bulog).

” Kita pun berharap jika beras impor dilaksanakan oleh pemerintah pusat diharapkan tidak masuk Gorontalo” Kata Ruslie Habibie saat memimpin rapat pimpinan OPD di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (9/3/2021).

Kabar dari pemerintah pusat rencananya akan mengimpor beras satu juta ton tahun 2021 ini tentu sebagai sebagai iron stock atau cadangan beras pemerintah.

“Jadi kalaupun impor beras itu jadi, kita akan bermohon tidak dikirim ke Gorontalo. Pasti itu akan sangat memukul petani. Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie

Penolakan beras impor Gorontalo, akan dilakukan oleh Gubernur secara santun dan elegan, dimana pemerintah Provinsi Gorontalo mengimrimkan surat ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terkait ketersediaan beras, rencana panen dan luasan lahan.

Dengan harapan serapan beras Perum Bulog dari petani lokal lebih dimaksimalkan.

“Jadi kita buat surat ke Pak Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sampaikan kondisi kita. Suratnya pertiga bulan terkait stok beras kita berapa, rencana panen dan luasan lahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muljady Mario Menjelaskan, luas panen Provinsi Gorontalo selama Januari hingga April 2021 sekitar 14.600 hektar. Setara dengan 86 ribu ton gabah kering giling atau 49.000 ton beras.

“Dari sisi konsumsi, Gorontalo rata rata 10 ribu sampai 11 ribu ton per bulan. Nah kalo kita kali tiga saja, kita masih ada kurang lebih 19 ribu ton yang surplus,” ungkap Muljady.

Pihaknya meyakini kondisi stok beras di Gorontalo cukup hingga akhir tahun dengan luas panen setiap tahunnya mencapai 70.000 hektar. Bulog Sub Drive Gorontalo diminta lebih aktif menyerap beras petani lokal daripada membeli beras luar daerah apalagi beras impor. (Yusuf)

Layanan Publik Dukcapil Bonebol di Gengaman Handphone

Pemerintahan

BONEBOL- Hampir seratus lebih setiap harinya pengurusan E-KTP di proses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Dukcapil) Pemda Kabupaten Bone Bolango secara online.

Kemudahan pelayanan masyarakat berbasis elektronik tersebut mendorong kehadiran pemerintah lewat ngegaman Handphone.

” Jika dokumennya lengkap proses verifikasi hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit, kemudian hasilnya dikirimkan kepada masyarakat untuk dicetak sendiri ” kata Kepala Dinas Dukcapil Oktavianus Rahman.

Pelayanan itu hanya berlaku pada pengurusan KTP, ganti kartu keluarga, ganti status, pindah alamat maupun pelayan ganti KTP akibat kehilangan .

” Melalui pelayanan online itu kita harapkan kedepan dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ” kata Oktavianus Rahman.

Lanjut Oktavianus Rahman pelayanan online ini merupakan opsi memudahkan masyarakat yang berada di Desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.

” Kita juga memiliki operator di Desa-desa sehingganya masyarakat dapat mengunakan bantuan operator itu sendiri ” ujar Oktavianus.

Ia mengakui masih ada wilayah Desa-Desa di Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki jaringan seluler, sehingganya hal ini tentu menjadi tantangan bagi Dukcapil untuk lebih melayani dengan mendatangi daerah tersebut.

” Seperti Pinogu kita datangi khususnya memberikan pelayanan perekaman E-KTP dan sebagainya ” pungkasnya

Seperti diketahui bagi masyarakat Bone Bolango ingin mendapatkan layanan publik secara oline Dukcapil bisa ke situs

http://disdukcapil.bonebolangokab.go.id/pendaftaranonline/

.(Hendris)

Program Ke Mensos di Dampingi Jaksa

Pemerintahan

JAKARTA- Kementerian sosial RI di komandoi Tri Rismaharini mendatangi Gedung Menara Kartika Adhyaksa Rabu (13/1/2021). Kedatangan mantan Walikota Surabaya ini di sambut Jaksa Agung Dr. Burhanuddin. Pertemuan itu tetap memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.

Dalam kesempatan itu Tri Rismaharini meminta pendampingan seluruh proses yang ada di Kementerian Sosial RI.
“Tujuan kedatangan kami (Kementerian Sosial RI) bertemu Jaksa Agung guna meminta pendampingan untuk seluruh proses yang ada di kementerian.

Pendampingan ini sudah saya lakukan semenjak menjabat menjadi Walikota Surabaya dan ingin juga melakukannya di Kementerian Sosial,” ujar Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat ditemui di Kejaksaan Agung.

Menteri Sosial RI juga menjelaskan pendampingan juga tidak hanya dilakukan di kantor dan apabila diperlukan, maka datang langsung ke lapangan.

Olehnya apabila ada laporan tidak benar, Kementerian Sosial didampingi Kejaksaan Agung akan segera memprosesnya.

Dalam pendampingan ini, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan Kejaksaan Agung berperan dalam mengawal dirinya karena data Kementerian Sosial bukan hanya digunakan untuk keperluan internal saja, tetapi data tersebut juga diserahkan kepada BPJS dan lembaga lainnya.

“Saya takut kalau kemudian data tersebut tidak sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, saya meminta didampingi dalam hal apapun.

Lalu, kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung sehingga saya tidak ada kesalahan,” kata Menteri Sosial RI Tri Rismaharini lagi .

Tri Rismaharini menambahkan bahwa pendampingan Kejaksaan Agung ini untuk melakukan pengecekan apabila ada suatu laporan masalah.

Selain dengan Kejaksaan Agung, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini juga meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI terkait parameter kemiskinan. Sebab, kata Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, anggaran yang ada di Kementerian Sosial RI sangat besar dan dirinya tidak menginginkan pengelolaan keuangannya menjadi tidak benar.

Sementara itu, Jaksa Agung Dr. Burhanuddin menyambut baik kedatangan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini guna meminta pendampingan. Jaksa Agung Dr. Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan.

“Tentunya, kami (Kejaksaan Agung) ada kewajiban untuk melakukan pendampingan. Hal yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial akan ditindaklanjuti.

Sebenarnya, kerjasama ini sudah berjalan semenjak beliau menjadi Walikota Surabaya. Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kita lakukan pengamanannya,” ujar Jaksa Agung Dr. Burhanuddin di Kejaksaan Agung. (HL-01)

Baksos NKRI Wujud Kehadiran Pemerintah Untuk Warga Miskin

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM-Bagi kepala Desa Helumo Kecamatan Suwawa Beyca S Kude kehadiran Bakti Sosial (Baksos) Nyata Karya Rusli Idris (NKRI) sangat membantu warga miskin dalam memenuhi kebutuhan sangan pangan di massa pandemi.

” Sangat mengapresiasi Baksos NKRI dan kegiatan ini satu bukti kehadiran pemerintah membantu warga miskin terhimpit ekonomi ” kata Kades Helumo Beyca S Kude usai kegiatan Baksos NKRI dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim Selasa (29/12/2020).

Lanjut kata Beyca bantuan sosial diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Helumo sekitar 118,dimana 100 diperuntukan bagi warga miskin terdampak pandemi dan 18 orang lagi diserahkan kepada warga beragama Nasrani dalam rangka perayaan ibadah Natal dan tahun baru.

” Kerukunan umat beragama di desa ini sangat baik dan selalu terjaga ” ujar Beyca S Kude.

Dikesempatan yang sama Wakil Gubernur Idris Rahim mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) NKRI , dan telah ada sejak tahun 2012. Menurutnya kegiatan seperti ini tetap akan berlanjut hingga berakhirnya nanti kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Rusli- Idris nanti di priode kedua ini.

” Kita akan terus gelontorkan bantuan ini agar dapat membantu kesulitan masyarakat. Apalagi pandemi Covid-1 ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, ada yang kehilangan pekerjaannya dan ada pula yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya.(HL-01)

Hardi Sidiki Siap Lahir Batin Jabat Amanah Ketua DPRD Kota Gorontalo

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM- Pengambilan sumpah jabatan Hardi Sidiki di gedung DPRD Kota Gorontalo berlangsung lancar Senin (16/11/2020).

Pengambilan Sumpah jabatan ditutun langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berlangsung sakral, dan dilihat serta didengarkan oleh puluhan anggota DPRD dan Rakyat Kota Gorontalo memenuhi gedung DPRD Kota Gorontalo.

Dalam sambutanya Hardi Sidiki mengawali kata Basamallah usai dilantik, dan siap berjanji memegang teguh amanah rakyat Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai pimpinan legislatif Kota Gorontalo.

” Saya akan melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sebaik-baiknya dan tidak mengesampingkan amanah keberpihakan kepada rakyat ” kata Hardi Sidiki.

Pada kesempatan itu pula, ia mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua DPP Paratai Golkar, DPD I dan DPD II dalam mengantarkan dirinya sebagai ketua DPRD, menggantikan Risman Taha yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Walikota Marten Taha dan Wakil Walikota Rian Kono dan usur forkompimda Kota Gorontalo.(HL01)

405 Penerima BPNT Desa Pentadio Barat Telaga Biru Tersalur

Pemerintahan

HULONTHALOLIPUNDO.COM-Sebanyak 405 Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pentadio barat Kecamatan Telaga Biru menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT desa ini telah masuk ke 11 kalinya , penyalurannya berjalan lancar di tahun 2020 ini .

Kepala Desa Supriadi Napu menjelaskan program BPNT atau program Kartu Sembako, dari kementerian sosial ini diterima langsung oleh KPM di desa ini sesuai jadwal , dan penerimaanya turut dihadiri tiga pilar.

” Allhamdulillah berjalan lancar setiap kita serahkan kepada masyarakat secara langsung ” kata Supriadi Napu.

Dalam penyerahan BPNT ini kata Supriadi mendapat sambutan positif dari masyarakat.

” Pada pandemi tentunya BPNT ikut membantu mengurangi beban masyarakat miskin, karena daya beli turun ” Pungkas Supriadi. (Hl01)

Go to Top